.png)
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Perjanjian nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah provinsi Banten dan Lampung tentang pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan pulau Jawa dengan Sumatera mengalami kendala.
Jembatan yang nantinya berfungsi sebagai alternatif penghubung selain pelayaran Merak-Bakauheni ini terganjal masalah Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI.
"MoU yang disodorkan ada masalah. Departemen Perhubungan mengingatkan agar lalu lintas kapal tidak boleh terhalang jembatan," ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dalam apel inspeksi mendadak angkutan Lebaran di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (29/9).
Pada jalur ALKI, lanjutnya, lalu lintas kapal tidak boleh terbatasi. "Jadi jembatan tidak boleh menghalangi kapal-kapal yang akan lewat," ujarnya. Untuk itu, Jusman meminta agar MoU belum bersifat implementasi terhadap jembatan, melainkan sekadar rencana dan konsep untuk dikomunikasikan. "Setelah itu barulah diberi perizinan," katanya.
Sebagai patokan, untuk jembatan antar-sungai, tinggi minimum yang diizinkan adalah 25 meter dari permukaan sungai pada saat air pasang. "Tapi untuk ketentuan tinggi jembatan Selat Sunda ini belum ditentukan, karena juga harus berorientasi pada kapal yang berteknologi tinggi," Juru Bicara Departemen Perhubungan, Bambang Ervan, menambahkan.
Pembangunan jembatan nantinya diharapkan dapat mengatasi penumpukan kendaraan angkutan barang (truk) di jalur Pelabuhan Penyeberangan Merak (Banten) ke Bakauheni (Lampung Selatan). Selain itu, jembatan diharapkan dapat digunakan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik menjelang Lebaran tahun mendatang. Aguslia Hidayah
http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2007/09/29/brk,20070929-108660,id.html
Perjanjian nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah provinsi Banten dan Lampung tentang pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan pulau Jawa dengan Sumatera mengalami kendala.
Jembatan yang nantinya berfungsi sebagai alternatif penghubung selain pelayaran Merak-Bakauheni ini terganjal masalah Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI.
"MoU yang disodorkan ada masalah. Departemen Perhubungan mengingatkan agar lalu lintas kapal tidak boleh terhalang jembatan," ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dalam apel inspeksi mendadak angkutan Lebaran di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (29/9).
Pada jalur ALKI, lanjutnya, lalu lintas kapal tidak boleh terbatasi. "Jadi jembatan tidak boleh menghalangi kapal-kapal yang akan lewat," ujarnya. Untuk itu, Jusman meminta agar MoU belum bersifat implementasi terhadap jembatan, melainkan sekadar rencana dan konsep untuk dikomunikasikan. "Setelah itu barulah diberi perizinan," katanya.
Sebagai patokan, untuk jembatan antar-sungai, tinggi minimum yang diizinkan adalah 25 meter dari permukaan sungai pada saat air pasang. "Tapi untuk ketentuan tinggi jembatan Selat Sunda ini belum ditentukan, karena juga harus berorientasi pada kapal yang berteknologi tinggi," Juru Bicara Departemen Perhubungan, Bambang Ervan, menambahkan.
Pembangunan jembatan nantinya diharapkan dapat mengatasi penumpukan kendaraan angkutan barang (truk) di jalur Pelabuhan Penyeberangan Merak (Banten) ke Bakauheni (Lampung Selatan). Selain itu, jembatan diharapkan dapat digunakan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik menjelang Lebaran tahun mendatang. Aguslia Hidayah
http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2007/09/29/brk,20070929-108660,id.html
No comments:
Post a Comment