Jalan Becek, Gang Buntu IV

Sepulang penelitian dari Blitar inginku langsung tidur, namun urung. Aku terhenyak oleh pesan masuk dan seruan aksi. Seruan penolakan UU KPK tidak kupermasalahkan karena sudah cacat sejak dalam kandungan. Terasa aneh bila baru sekarang dipermasalahkan dan dibuat aksi besar-besaran. Begitu telat.

Kekecawaan terberatku ialah munculnya infografik terhadap beberapa pasal RKUHP. Infografik tersebut jelas dibuat oleh berbagai media bila melihat dari sumbernya. Gambar-gambar tersebut disebarluaskan oleh anak hukum pula. Alamak!

Beberapa pekan sebelum viral, seorang teman mengirim RKUHP dan meminta pendapatku. Setelah kubaca kurang lebih 600an pasal, diriku tidak ada hal-hal yang mengganggu. Pembuatan RUU biasa dengan RKUHP jelas berbeda. RKUHP sifatnya integral/terpadu, menyuluruh, mencakup berbagai aspek dan bidang, dan juga berpola. Sangat berbeda dengan RUU biasa yang parsial, tidak berpola dan hanya mengatur delik-delik khusus atau tertentu. Intinya, RKUHP menjadi rancang bangun sistem hukum pidana nasional.

Sayangnya, penyebar infografik tidak membaca keseluruhan pasal dan tidak memahami konsep RKUHP secara utuh. Tidak membaca, tidak paham, hanya didasarkan pada asumsi buta, emosi dan ikut-ikutan. Dengan sedikit pedas aku berkomentar, “simpan kebodohanmu sendiri dan jangan tularkan pada yang lain. Bila cara kalian seperti itu, aksi kalian akan memakan korban.”

Patut disayangkan adalah media begitu masif melakukan agitasi, tanpa membaca Buku I RKUHP sehingga memberikan pemahaman yang keliru. Ini semacam hoax terbesar tahun ini. Oleh sebab reputasi DPR yang buruk, bahkan hendak berbuat benar pun nampak salah.

Toh, pada akhirnya mereka masih aksi juga. Banyak yang mengunggah gambar-gambar aksi dengan berbagai pamflet atau poster yang sebenarnya lucu, tetapi nampak aneh. Sekonyong-konyong, ilmuku runtuh seketika ketika tulisan-tulisan tentang perzinahan muncul.

Pelajaran tentang Pancasila yang kuterima sejak SD hingga perguruan tinggi dengan terkantuk-kantuk nampak tak berguna sedikit pun. Pancasila itu volkgeist booos. Itu jiwa rakyat, jiwa bangsa. Ia tidak hadir serta merta, melainkan kristalisasi nilai-nilai yang dibangun melalui pengemblengan sejarah. Pancasila itu dari jiwa bangsa kita sendiri, bukan desain dari produk-produk asing. Lahir secara alamiah melalui spirit atau soul manusia Indonesia. Hal ini jelas adalah sesuatu yang sifatnya ideal dan bertugas menuntun perilaku sosial.

Apa karena suka sama suka, lalu bertindak seenaknya sendiri? Tanpa pranata sosial atau aturan? Apakah suka sama suka itu kalian sebut cinta? Bukan birahi yang bisa meredup kapan saja? Apabila kita mengakui adanya Tuhan, tentu akan menempatkan segala sesuatu dengan semestinya. Bukan sembarangan.

Apakah karena mau sama mau, lantas dibenarkan? Lantas tidak mengganggu sekitar bahkan keluargamu sendiri? Kondisi psikologis dan jiwamu? Apa yang kalian lakukan jika suami/istri, ibu/ayah, kakak/adik, sepupu melakukan kumpul kebo? Bahkan kalian bisa membaca sebuah penelitian dalam American College of Pediatricians pada tahun 2015 yang berjudul Cohabitation: Effects of Cohabitation on the Men and Women Involved. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa  kohabitasi memberikan kerusakan yang signifikan pada hubungan dan individu yang terlibat, misal kekerasan terhadap pasangan, pasangan yang tidak setia, perceraian setelah menikah. Lebih jauh, dampaknya juga pada anak-anak, seperti risiko kesehatan meningkat, kendala komunikasi dengan anak.  Sunday Review pada tahun 2012 menurunkan sebuah artikel opini yang menarik berjudul The Downside Cohibiting Before Marriage tentang survei anggapan bahwa kohibitasi sebagai langkah menuju pernikahan dan menghindari perceraian, tetapi berdasarkan pengalaman dan penelitian menunjukkan sebaliknya.

Kumpul kebo atau dalam istilah asingnya cohabitation, samen leven, conjugal union, living in non-matrimonial union juga diatur dalam KUHP negara lain. Coba lihat KUHP Singapura, Kanada, China, India, dll. Jadi, pengaturan seperti ini bukanlah sesuatu yang asing.

Ok, jika itu adalah masalah privat atau pribadi. Bukankah ada juga tindak kejahatan yang sifatnya privat, tetapi malah masuk ranah publik. Coba perdalam kembali.

***

Penolakan terhadap RKUHP membawa dampak krusial bagi diriku sendiri. Aku kembali mengalami trauma intelektual. Aku mengecek lagi sanad-sanad keilmuan yang pernah kuperoleh.

Living law yang dianggap kabur atau pasal karet atau tidak membawa kepastian hukum. Diriku seperti merasa percuma pernah belajar hukum adat, pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara maupun hukum nasional justru tidak dikehendaki.

Pasal tentang hewan ternak dan unggas yang jelas-jelas jarang ditemui diperkotaan, dan lalu berkata “ngapain negara ngurusin itu?” Aturan itu juga ada di KUHP lama untuk melindungi petani di desa. Dirimu saja kalau ada ayam nelek di rumah jengkel, apalagi bibit dan tanaman yang menjadi sumber penghasilannya dirusak binatang yang, entah disengaja atau tidak kamu lepas begitu saja.

Berdasarkan foto-foto yang beredar, muda-mudi membawa poster bertuliskan kata-kata nyeleneh bin ajaib. Mereka menghendaki KUHP yang memisahkan masalah privat dan publik, menitikberatkan perlindungan kepentingan dan kebebasan individu yang jelas lebih bersifat sekuler dan liberal. Pemahamanku tentang Pancasila sebagai grundnorm, volkgeist runtuh seketika. Hingga aku berpikiran, Pancasila sudah tidak dikehendaki oleh anak-anak zaman sekarang.

Aku punya dua solusi untuk muda-mudi yang seperti itu. Pertama, carilah negara yang mengakomodir kepentingan dan gaya hidup yang diinginkan. Alasannya? Permasalahan itu akan sering muncul karena Pancasila masih menjadi ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak mau atau tidak bisa karena terkendala bahasa, aku masih punya solusi kedua. Solusi kedua, yaitu hilangkan sila pertama. Akar masalahmu beres dan anda akan membuat sebuah revolusi di negara ini. Berani?

***

Aku pun tertidur dengan bantal menutup muka. Merasa kecewa dan malu.